Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, transaksi non tunai (TNT) merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Atau dapat dijelaskan secara bebas bahwa TNT merupakan transaksi yang tidak menggunakan uang tunai tetapi menggunakan fasilitas layanan perbankan dan/atau fasilitas elektronik sistem pembayaran, dapat berupa pemindahbukuan ataupun transfer sejumlah nilai uang antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

SE Mendagri tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dengan maksud untuk menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Dalam SE Mendagri tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan TNT pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018, namun menyebutkan pula catatan bahwa dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan TNT di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan TNT dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan transaksi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Atas dasar ketentuan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas, Noni Waty, S.S.,M.Si. pada hari Jum’at, 22 November 2019 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan agenda pembahasan draft peraturan Bupati tentang pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembahasan penerimaan pendapatan yang dikecualikan untuk TNT, pembahasan pengeluaran belanja yang dikecualikan untuk TNT, dan pembahasan waktu mulai pemberlakuan pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Rapat tersebut dipimpin oleh Drs. Yansiterson, M.Si. selaku Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Untung, S.E.,M.M. selaku Kepala BPKAD, Luis Eveli, S.STP.,M.A.P. selaku Inspektur, Edison, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Guanhin, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan David, S.E. selaku Kepala Bidang Akuntansi BPKAD serta Dedy Agustian, M.Si. selaku Plt Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD. Dalam rapat ini, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan TNT secara bertahap dengan mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 900/57/C/BPKAD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Atas Pembayaran Honorarium/Upah/Penghasilan Bagi Anggota DPRD dan PTT serta Tambahan Penghasilan PNS Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan penerapan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel karena seluruh aliran transaksi dana mudah ditelusuri, berkurangnya risiko atas jumlah uang yang disimpan dan dikelola oleh Bendahara, transaksi penerimaan dan pengeluaran uang daerah didukung oleh bukti yang sah, pengelolaan kas secara internal dapat dikendalikan dengan cepat, belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien serta penerimaan daerah dapat segera dianalisis dan digali secara optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada akhir rapat, Sekretaris Daerah berpesan untuk terus mensosialisasikan tentang tujuan dan manfaat TNT kepada masyarakat, memberikan pelatihan khusus kepada pengelola keuangan daerah khususnya Bendahara terkait elektronifikasi TNT pemerintah daerah, dan memfasilitasi Bank Pembagunan Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur pengelolaan TNT. Sekaligus beliau berharap bahwa nantinya peraturan Bupati tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat segera terbit di akhir tahun 2019 agar segera transaksi non tunai di lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana di awal tahun 2020. (d2r4fg112019)